MARABAHAN, selidahnusantara.id – Polemik dugaan belum dibayarkannya insentif guru TPA di Desa Sungai Lumbah, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala (Kalsel), terus bergulir dan memunculkan babak baru yang menyita perhatian publik.

Dari kiri nomor delapan Makhur Huda Ketua BPD Desa Sungai Lumbah (foto dok)

Di tengah sorotan terhadap dugaan tidak tersalurkannya hak para guru mengaji tersebut, justru muncul pernyataan kontroversial dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sungai Lumbah, Makhur Huda, yang dinilai sejumlah pihak sebagai bentuk intervensi terhadap anggotanya sendiri.

Alih-alih meredam situasi dan menjaga harmonisasi kelembagaan, Ketua BPD malah melontarkan pernyataan yang dianggap menyudutkan salah satu anggota BPD yang turut menyoroti persoalan insentif TPA tersebut.

Melalui percakapan di grup WhatsApp yang beranggotakan unsur Pemerintah Desa dan BPD, Makhur Huda secara terbuka meminta anggotanya untuk mengundurkan diri dari lembaga tersebut.

“San misal kerjaan kamu di BPD bertentangan di media lebih baik kamu mengundurkan diri. Kasian kamu bikin malu diri sendiri,” tulis Ketua BPD dalam percakapan grup. Senin, (2/6/2026) malam.

Pernyataan tersebut sontak memantik berbagai pertanyaan.Sebab, secara kelembagaan BPD merupakan wadah yang dibentuk untuk menampung aspirasi masyarakat serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Perbedaan pendapat di dalam organisasi seharusnya menjadi ruang diskusi dan evaluasi, bukan alasan untuk menekan atau membungkam pihak yang memiliki pandangan berbeda.

Publik pun bertanya-tanya, apakah seorang Ketua BPD memiliki kewenangan untuk meminta anggotanya mengundurkan diri hanya karena adanya perbedaan sikap atau pandangan yang muncul ke ruang publik?

Apakah kritik terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat merupakan tindakan yang layak dibalas dengan permintaan pengunduran diri?

Pertanyaan lain yang mengemuka adalah mengapa persoalan insentif guru TPA yang menjadi hak para pengajar agama justru memicu reaksi keras dari pimpinan lembaga yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa.

Tidak sedikit warga yang mempertanyakan, apakah dana insentif tersebut merupakan urusan pribadi sehingga ketika dipersoalkan muncul respons yang begitu emosional terhadap pihak yang mempertanyakannya.

Yang lebih disayangkan, dalam percakapan tersebut disebut-sebut turut menyeret nama orang tua anggota BPD. Padahal substansi persoalan yang diperdebatkan berkaitan dengan kebijakan dan tata kelola pemerintahan desa, bukan urusan keluarga ataupun persoalan pribadi.

Polemik ini tidak hanya menyoroti persoalan insentif guru TPA, tetapi juga menjadi cerminan bagaimana sebuah lembaga desa menyikapi kritik dan perbedaan pandangan di internalnya. Dalam tata kelola pemerintahan desa yang sehat, kritik seharusnya dijawab dengan data, penjelasan, dan transparansi, bukan dengan perintah agar pihak yang berbeda pendapat menyingkir dari lembaga.

Seorang Ketua BPD sejatinya adalah pengayom bagi seluruh anggota. Jabatan tersebut melekat dengan tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan organisasi, bukan memperuncing konflik yang terjadi.

Pernyataan yang bernada menyudutkan anggota sendiri berpotensi mencederai marwah lembaga yang selama ini menjadi representasi suara masyarakat di tingkat desa.

Di tengah sorotan yang terus menguat, yang dibutuhkan saat ini bukanlah konflik berkepanjangan atau saling serang antarpejabat desa. Yang dibutuhkan adalah keterbukaan dan penjelasan yang mampu menjawab berbagai pertanyaan publik terkait penyaluran insentif guru TPA, sehingga polemik yang berkembang tidak semakin melebar dan menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga desa. (tim/sn).

Penulis : Al-Faqir Ihsan (Sambialaw)

MARABAHAN, selidahnusantara.id – Senja perlahan turun ketika rombongan yang dipimpin CEO PT Barito Media Jaya Group, Sulaiman A.S. sapaan akrab M. Jaya , memulai perjalanan menuju Desa Tinggiran, Kecamatan Mekarsari , Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Rabu (20/5/2026).

Perjalanan itu bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan silaturahmi kepada seorang ulama yang dikenal hidup dalam kesederhanaan dan diyakini sebagian masyarakat sebagai wali mastur atau wali yang menyembunyikan kemuliaannya, yakni TG. KH. Basman.

Berangkat dari Komplek Batola Residence Blok H Site III, Handil Pinang II, RT 12, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, rombongan menempuh perjalanan menuju kediaman TG. KH. Basman yang kini menetap di Desa Tinggiran. Meski berasal dari Amuntai, sosok beliau lebih dikenal sebagai pribadi yang memilih hidup jauh dari sorotan publik.

Nama TG. KH. Basman mungkin tidak begitu populer di kalangan masyarakat luas. Namun, bagi sebagian kalangan, rumah sederhana beliau kerap menjadi tujuan silaturahmi untuk meminta nasihat, doa, serta mengambil keberkahan.

Sesampainya di lokasi, azan Magrib berkumandang mengiringi langkah rombongan yang tiba di kediaman sang ulama. Pintu rumah kemudian dibuka oleh seorang perempuan paruh baya yang mengenakan mukena putih. Ia adalah istri TG. KH. Basman.

Dengan nada lembut, perempuan tersebut menanyakan asal dan maksud kedatangan rombongan.

“Ada apa, dari mana buhan pian?” tanyanya.

Salah seorang rombongan M. Ridho Tanjung Jaya yang merupakan putera Sulaiman kemudian menjelaskan tujuan kedatangan mereka untuk bersilaturahmi dan berkunjung kepada TG. KH. Basman.

Tak lama berselang, sosok yang ditunggu pun muncul. Dengan peci putih dan surban yang membalut tubuhnya, TG. KH. Basman berjalan menghampiri para tamu. Penampilannya tampak sederhana seperti kebanyakan masyarakat pada umumnya. Namun, kesederhanaan itulah yang justru menjadi ciri khas kehidupannya.

Dalam pandangan para murid dan orang-orang yang mengenalnya, ia dikenal sebagai sosok yang tidak terpaut oleh gemerlap kehidupan dunia. Ia memilih menjalani hidup dengan penuh kesahajaan dan menjauh dari berbagai bentuk kemewahan.

Menurut sejumlah riwayat yang berkembang di kalangan masyarakat, silsilah TG. KH. Basman disebut-sebut masih memiliki keterkaitan dengan ulama besar Banjar, yakni Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau yang lebih dikenal sebagai Datu Kalampayan.

Berbagai kisah karamah juga sering diceritakan oleh masyarakat yang mengenalnya. Salah satunya terjadi saat pelaksanaan haul KH Muhammad Zaini Abdul Ghani di Sekumpul, Martapura.

Kala itu, TG. KH. Basman dikisahkan menolak ajakan menumpang kendaraan dan memilih mengayuh sepeda ontel sembari mengenakan topi purun. Namun, menurut cerita yang beredar, beliau justru tiba lebih dahulu dibanding rombongan yang menggunakan mobil.

Dalam pertemuan tersebut, Sulaiman A.S. atau yang akrab disapa M Jaya kembali mengenang pesan yang pernah disampaikan KH Basman saat kunjungan sebelumnya.

Menurut Sulaiman, kala itu TG. KH. Basman memintanya untuk tidak memotong rambut dan bahkan memberikan julukan “Wali Bagalong”.

“Pian menyuruh ulun jangan memotong rambut,” ujar Sulaiman sambil mengingat pesan sang guru.

Meski terdengar sederhana, pesan tersebut diyakini memiliki makna yang mendalam bagi dirinya. Sebab dalam tradisi hubungan murid dan guru spiritual, setiap nasihat sering kali mengandung pelajaran batin yang tidak selalu dapat dipahami secara langsung.

Pada kesempatan itu, Sulaiman juga memohon doa kepada TG. KH. Basman. Dengan penuh takzim, ia menatap sang murabbi yang dihormatinya. Dalam tradisi yang diyakininya sebagai bentuk tabarruk atau mengambil keberkahan, Sulaiman mengungkapkan bahwa dirinya terbiasa meminta doa dan keberkahan dari para guru yang dikunjunginya.

Bagi sebagian kalangan, perjalanan menuju rumah seorang ulama bukan sekadar perjalanan fisik. Lebih dari itu, perjalanan tersebut menjadi ikhtiar untuk mempererat silaturahmi, menimba hikmah, serta mengingatkan bahwa kemuliaan seseorang tidak selalu tampak dari penampilan ataupun kedudukan duniawi, melainkan dari ketulusan dalam mengabdi kepada Allah SWT dan sesama manusia. (***)